Loading...

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PNS KOMPLIT

Baca Juga Yang Ini

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sahabat administrasitatausahasekolah.blogspot.com, kami sampaikan berupa kumpulan peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil untuk diketahui dan apabila membutuhkan silahkan saja download pada tautan link download dibawah ini gratis.


Kumpulan peraturan perundang-undangan ini mencakup tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya adalah  :


Penerimaan CPNS
  1. UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  2. UU No. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
  3. Pokok-Pokok UU ASN bisa unduh di sini
  4. UU No. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  5. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau di SINI
  6. PP No. 21 Tahun 2014: Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional
  7. PP No. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Perubahan yang Pertama PP no. 43 Tahun 2007
  8. PP no. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
  9. Perka BKN no. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan)
  10. Permenpan & RB no. 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum Tahun 2013
  11. Permenpan & RB no. 24 tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013
  12. Surat Edaran Menpan & RB no. B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014
  13. Surat Edaran Menpan & RB no. B/2215/M.PAN-RB/7/2013 tentang Reformasi Sistem Pengadaan CPNS atau di SINI
  14. Permenpan & RB no. 233 tahun 2012 : Perubahan atas Permenpan no. 197 Tahun 2012 : Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
  15. SE MENPAN no. 03 Tahun 2012 tentang data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II
  16. Perka BKN no. 7 Tahun 2008 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  17. Perka BKN no. 43 tahun 2007: Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
  18. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  19. Perka BKN no. 13A tahun 2006: Petunjuk Penetapan NIP CPNS
  20. Kepka BKN no. 38 Tahun 2003: Bentuk Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS bagi CPNS yang Menjalani Masa Percobaan Lebih dari 2 Tahun
  21. Pedoman Nomor Induk Pegawai , Kartu Pegawai Negeri Sipil , KARIS/KARSU , TASPEN , ASKES
  22. Manajemen Kepegawaian Negara oleh Bapak Rusdi Laili
  23. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
  24. Syarat Penetapan NIP CPNS Pelamar Umum Sesuai Perka.BKN no.9 Tahun 2012
  25. Edaran Sekjen Kemdikbud no. 1636/A4/KP/2013 tagl 15 Januari 2013 tentang Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Pegawai dan  Format Isian Biodata Pegawai DIKBUD Final
Pengadaan PNS
  1. SSCN Sistem Seleksi CPNS Nasional online
  2. Computer Assisted Test (CAT)
  3. Reformasi Sistem Pengadaan CPNS
  4. PP no. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
  5. Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang  Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A) atau unduh di sini
  6. Perka BKN no. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS
 Formasi PNS
  1. PP no. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  2. Daftar Alokasi CPNS 2014
  3. Jabatan-Jabatan yang Dapat Dialokasikan untuk Formasi ASN
  4. Pedoman formasi PNS
Penghargaan Pengalaman Kerja Masa Lampau
  1. PP no11 Tahun 2002 pasal 13 menjelaskan:
  2. Pada saat pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
  3. PP no. 38 Tahun 1964: Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
  4. Prosedur Peninjauan Masa Kerja
  5. Cara Menghitung Masa Kerja Golongan
  6. Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan, PP no.38 Tahun 1964, PP no. 201 tahun 1961
Nomor Induk Pegawai (NIP)
  1. Peraturan Kepala BKN no.22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas PNS
Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
  1. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
  2. Peraturan Kepala BKN no. 7 Tahun 2008 tentang KPE
  3. Perka BKN no. 23 Tahun 2015 : Perubahan atas Perka BKN no.16 Tahun 2013 tentang Pemberian seri, kode dan nomor kartu PNS, kartu isteri PNS dan Kartu suami PNS
 Pendataan Ulang PNS Secara Elektonik
  1. Perka BKN no. 19 Tahun 2015 : Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik Tahun 2015
 Pakaian PNS
  1. Keppres no. 18 Tahun 1972: Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres no. 50 Tahun 1990
Larangan Menjadi Anggota Partai
PP no. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik
PP no.05 tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Pembatasan dalam Usaha Swasta
  1. PP no. 06 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, atau di sini
Pernikahan PNS
  1. UU no. 01 Tahun 1974: Perkawinan
  2. PP no. 45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
  3. PP no. 09 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  4. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983
  5. Pedoman Pernikahan PNS
Kenaikan Pangkat PNS
  1. Keputusan Presiden no. 53 Tahun 2014: Pemberian Kuasa Kepada Kepala BKN untuk atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke atas
  2. Peraturan Presiden no. 177 Tahun 2014: Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya
  3. PP no. 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  4. PP no. 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  5. PP no. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
  6. Perka no. 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk Menjadi Pembina Tingkat 1 Golongan Ruang IV/b ke Bawah
  7. Surat Kepala BKN no.K26-30/V.264-9/99 tentang Penetapan SK Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiunan PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke Atas
  8. Perka BKN no. 2 Tahun 2011: Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi
  9. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  10. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
  1. PP no. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  2. Permenpan & RB no.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan
  3. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, Lampiran
  4. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, Lampiran
  5. KEP/61/M.PAN/8/2004 : Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  6. Perka BKN no. 13 Tahun 2011: Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
  7. Perka BKN no. 12 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  8. Kepka BKN no. 13 Tahun 2002: Juknis PP no. 13 Tahun 2002  tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  9. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
  10. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
  1. PP no. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  2. Perpres no. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. Surat Kepala BKN no.K.26-30/V.1-1/99 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional
  4. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Larangan Jabatan Rangkap bagi PNS
  1. PP no. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
PNS yang Diangkat Jadi Pejabat Negara
  1. PP no. 4 Tahun 1976: Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara
Peraturan Gaji PNS
  1. PP no.33 Tahun 2015Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya
  2. PP no. 30 Tahun 2015: Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
  3. PP no. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP no.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
  4. PP no. 48 Tahun 2013: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat NEgara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
  5. PP no. 22 tahun 2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah N0. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran atau di sini
  6. Peka BKN no. 20 Tahun 2013: Ketentuan Teknis Pelaksanaan PP 44 tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS:
  7. Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terkait dengan status kepegawaian bagi PNS, terbitan BKN tahun 2008, berlaku untuk semua PNS.
Tunjangan PNS
  1. Tunjangan Kinerja untuk PNS
  2. Tunjangan Keluarga, Kepres No. 17 tahun 2000 pasal 29, PP no. 13 tahun 1980 Pasal 1
  3. Tunjangan Pangan (PerDirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012)
  4.  Tunjangan Jabatan Struktural PNS:
  5. – (1) Tunjangan Jabatan Struktural PNS (Perpres no. 26 Tahun 2007)
  6. – (2) Tunjangan Jabatan Struktural Anggota TNI dan Anggota POLRI (Perpres no. 27/2007  untuk TNI dan no. 28/2007 untuk POLRI)
  7. Tunjangan Jabatan Fungsional atau Dipersamakan: SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006
  8. (1) Tunjangan Fungsional PNS ( ada 42 jenis jabatan fungsional PNS silakan baca lampiran I, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
  9. (2) Tunjangan Fungsional Anggota POLRI ( ada 6 jenis silakan baca lampiran II, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
  10. (3) Tunjangan Fungsional AnggotaTNI ( ada 11 jenis silakan baca lampiran III, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
  11. Perka BKN no.39 tahun 2007: Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
  12. Tunjangan Umum ( bagi yang tidak termasuk S/F/D), Perpres no. 12 Tahun 2006
  13. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
  14. Tunjangan Kemahalan Daerah/Tunjangan khusus Propinsi Papua, Keppres no. 68 Tahun 2002
  15. Tunjangan Resiko/Tunjangan Kompensasi Kerja, Perpres  no. 88 Tahun 2006 Tunjangan Beresiko bagi Petugas Permasyaratan, Keppres no. 48 Tahun 1995/Radiasi, Keppres no. 59 Tahun 2001/Persandian, Keppres no. 42 Tahun 2004/Nuklir, Perpres no. 24 Tahun 2005/Arsip Statis, Perpres no. 48 Tahun 2005/Nuklir
  16. Tunjangan Tugas Belajar, Keppres no. 57 tahun 1986
  17. Tunjangan Hari Tua dan Pemelihara Kesehatan, PP no. 25 tahun 1981
  18. Tunjangan Pensiun, UU no. 11 Tahun 1969 dan PP no. 08 Tahun 1989
  19. Tunjangan cacat dan kematian, PP no. 12 Tahun 1981
  20. Tunjangan Fungsional Dosen, Perpres no.65 Tahun 2007 , Keppres no. 9 Tahun 2001
  21. Tunjangan Profesi Dosen
  22. -Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang memenuhi persyaratan, PP no. 41 Tahun 2009
  23. – Tunjangan tugas tambahan sebagai pimpinan di PTN : Perpres no.65 Tahun 2007
 Kesehatan PNS
  1. Perpres no. 12 tahun 2013: Jaminan Kesehatan
  2. PP no. 22 tahun 1984: Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerimaan Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
Uang makan, Lembur, Honor lain-lain, Bantuan rapat, Pelatihan, Seminar, Biaya Penjalanan PNS
  1. Standar Biaya bisa unduh di SINI
  2. Permekeu No. 72 Tahun 2016 tentang Uang makan bagi PNS
  3. Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  4. PerMenkeu no. 22/PMK.05/2007: Pemberian Uang Makan bagi PNS
Tabungan Perumahan dan Tabungan Hari Tua PNS
  1. Keppres no. 46 tahun 1994 : Perubahan Keppres no. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  2. KepMenkeu no.478/KMK.06/2002  : Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Diubah dengan 500/KMK.06/2004
  3. Keppres no. 56 tahun 1974: Besarnya Iuran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun


 Pajak Penghasilan  PNS
  1. PP no. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
  2. Permenkeu no. 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
  3. Permenkeu No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
  4. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010
  5. Permenkeu no.252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  6. Peraturan Dirjen Pajak no. PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi atau di SINI
  7. Peraturan Dirjen Pajak no.Nomor PER-31/PJ/2012  (telah dibatalkan oleh PER-32/PJ/2015)


 Daftar Urut Kepangkatan PNS
  1. PP no. 15 Tahun 1979 : Daftar Urut Kepangkatan PNS
  2. Surat Edaran Kepala BKN 03 Tahun 1980 : Petunjuk Daftar Urut Kepangkatan PNS
  3. Pedoman DUK


 Pendidikan dan Pelatihan
  1. PP no. 101 tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  2. Keppres no. 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 11/SE/1981 dan No.181/Seklan/7/81 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan


 Tugas Belajar dan Ijin Belajar
  1. Perpres no. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar
  2. Keppres no. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri
  3. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961 tentang Tugas Belajar
  4. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 : Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar atau di SINI
  5. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  6. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar untuk Dosen
  Penyesuaian Jabatan
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002   tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  3. Keputusan Ketua LAN No. 527/IX/6/4/1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas
  4. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas (isinya)
  5. Pengecualian terdapat di : Pasal 32 mPP. Nomor 12 Tahun 2002 


 Korps PNS
  1. Keppres no. 82 Tahun 1971 tentang Korps Pengawai Republik Indonesia
  2. Pedoman Korps PNS
Anggaran Korps PNS
  1. Keppres no. 16 Tahun 2005: Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (mencabut Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000)
  2. Keppres no. 93 Tahun 2001: Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
  3. Keppres no.63 Tahun 1994: Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), (mencabut Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1989 beserta lampirannya)
  4. Pedoman anggaran Korps PNS
Sumpah/Janji PNS
  1. PP no. 21 Tahun 1975: Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
  2. Perpres no. 11 tahun 1959: Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
  3. Surat Edaran Kepala BKN no. 14/SE/1975: Petunjuk Pengambilan Sumpah, Janji PNS


 Moral Etika PNS
  1. PP no. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
  2. Pedoman Moral Etika PNS
Displin PNS
  1. PP no. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  2. Peraturan Pelaksana : Perka BKN no. 21 tahun 2010
  3. Pedoman Displin PNS
Penilaian Kineja PNS
  1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  2. Panduan Penyusunan SKP
  3. PP no. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  4. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS
  5. Perka BKN no. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS atau di sini   ( membatalkan SE Kepala BKN no.  02/SE/1980 )
  6. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No. 20 Tahun 2011)
  7. Pedoman Penilaian Kinerja PNS
  8. Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS (DP3)
Pengaduan PNS
  1. Beberapa Kanal Aduan
Cuti PNS
  1. PP no. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil, atau di sini
  2. SE Kepala BAKN no. 01/SE/1977 : Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
  3. Pedoman Cuti PNS  atau di sini : Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
  4. Keputusan MA tentang Pembayaran tunjangan bagi PNS yang menjalani cuti besar
  5. Tanggapan BKN ke Kabiro MA tentang hak cuti PNS
Pemindahan/Mutasi PNS di Lingkungan Kemdikbud
  1. Permendikbud no08 Tahun 2014 : Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
  2. Permendikbud no. 13 Tahun 2012 dan Lampiran: Pengganti/Membatalkan Permendikbud no. 61 tahun 2009
  3. Permendikbud no.61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (termasuk pejabat yang berwenang lakukan mutasi)
  4. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  5. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen
  6. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
  7. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen Kemdikbud: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
Pemindahan/Mutasi PNS
  1. PP no. 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  2. Instruksi Mendagri no. 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah
  3. Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.100-2/99 tentang Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian, Penjelasan tambahan: Penjabat Kepala Daerah Dilarang Mutasi Pegawai
  4. Kepka BKN no. 70 KEP 2003: Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanreg BKN untuk menetapkan SK dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian
  5. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
  6. Kepka BKN no. 13 Tahun 2003 : Juknis Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003
Layanan Mutasi PNS
  1. Pengadaan NIP
  2. Kenaikan Pangkat
  3. SK Pensiun
  4. Inpassing Pensiun
Penghargaan dan Sanksi PNS
  1. Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian
  2. PP no. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya atau di sini
  3. PP no. 83 Tahun 2008: Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
  4. Surat kepala BKN no. K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana atau di sini
  5. Pedoman Penghargaan dan Sanksi PNS
Pedoman Penataan PNS, Evaluasi dan Analisa Jabatan
  1. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, Lampiran
  2. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, Lampiran
  3. Kepmenpan no. KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
Pemberhentian PNS
  1. PP no. 44 Tahun 2011: Perubahan Ketiga PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS,  Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008
  2. PP no. 04 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
  3. Surat Kepala BKN no.K.26-30/V.1-1/99 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional
  4. SE Kepala BKN no. 04 tahun 1980: Pemberhentian PNS
  5. Pedoman Pemberhentian PNS
Pensiun PNS
  1. Daftar Batas Usia Pensiun PNS (update 18 Februari Tahun 2014)
  2. PP no. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional
  3. Surat Edaran Bersama Kepala BKN & DIrjen Perbenharaan Kemenkeu tentang Tindak Lanjut Perubahan BUP Sesuai UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP no. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional
  4. Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang  Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merujuk pada UU no. 5 Tahun 2014
  5. Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.28-5/99 tentang Pembatalan Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS
  6. Surat Kepala BKN no.K.26-30/V.28-6/99 tentang Penjelasan terhadap PNS yang Masih Bersedia/Tidak Bersedia lagi Melaksanakan Tugas
  7. Peraturan BKN no.26 TAHUN 2013 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai BUP yang akan Diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat 1 ke bawah
  8. UU no. 11 Tahun 1992: Dana Pensiun
  9. UU no. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
  10. PP no. 08 Tahun 1989: Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
  11. PP no. 05 tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
  12. PP no. 22 tahun1984: Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
  13. Kepka BKN no. 14 tahun 2003 : Juknis tentang Pemberhentian PNS dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
  14. Permenkeu no. 109/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Besaran Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
  1. PP no. 25 Tahun 2013: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya dan Lampirannya
  2. PP no. 04 Tahun 1982: Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun
  3. Perka BKN no. 32 Tahun 2015: Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
  4. Perka BKN no. 25 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
  1. PP no. 70 Tahun 2015: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN
Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf atas kunjungannya kami sampaikan banyak terimakasih.

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PNS KOMPLIT"

  1. ASSALAMU'ALAIKUM
    CERITA KISAH SUKSES SAYA NGURUS IJAZAH saya atas nama rani asal dari jawa timur sedikit saya ingin berbagi cerita masalah pengurusan ijazah saya yang kemarin hilang mulai dari ijazah SD sampai SMA, tapi alhamdulillah untung saja ada salah satu keluarga saya yang bekerja di salah satu dinas kabupaten di wilayah jawa timur dia memberikan petunjuk cara mengurus ijazah saya yang hilang, dia memberikan no hp BPK DR SUTANTO S.H, M.A beliau selaku kepala biro umum di kantor kemendikbud pusat jakarta nomor hp beliau 0823-5240-6469, alhamdulillah beliau betul betul bisa ngurusin masalah ijazah saya, alhamdulillah setelah saya tlp beliau di nomor hp 0823-5240-6469, saya di beri petunjuk untuk mempersiap'kan berkas yang di butuh'kan sama beliau dan hari itu juga saya langsun email berkas'nya dan saya juga langsun selesai'kan ADM'nya 50% dan sisa'nya langsun saya selesai'kan juga setelah ijazah saya sudah ke terima, alhamdulillah proses'nya sangat cepat hanya dalam 1 minggu berkas ijazah saya sudah ke terima.....alhamdulillah terima kasih kpd bpk DR SUTANTO S.H,M.A berkat bantuan bpk lamaran kerja saya sudah di terima, bagi saudara/i yang lagi bermasalah malah ijazah silah'kan hub beliau semoga beliau bisa bantu, dan ternyata juga beliau bisa bantu dengan menu di bawah ini wassalam.....

    1. Beliau bisa membantu anda yang kesulitan :
    – Ingin kuliah tapi gak ada waktu karena terbentur jam kerja
    – Ijazah hilang, rusak, dicuri, kebakaran dan kecelakaan faktor lain, dll.
    – Drop out takut dimarahin ortu
    – IPK jelek, ingin dibagusin
    – Biaya kuliah tinggi tapi ingin cepat kerja
    – Ijazah ditahan perusahaan tetapi ingin pindah ke perusahaan lain
    – Dll.
    2. PRODUK KAMI
    Semua ijazah DIPLOMA (D1,D2,D3) S/D
    SARJANA (S1, S2)..
    Hampir semua perguruan tinggi kami punya
    data basenya.
    UNIVERSITAS TARUMA NEGARA UNIVERSITAS MERCUBUANA
    UNIVERSITAS GAJAH MADA UNIVERSITAS ATMA JAYA
    UNIVERSITAS PANCASILA UNIVERSITAS MOETOPO
    UNIVERSITAS TERBUKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
    UNIVERSITAS TRISAKTI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
    UNIVERSITAS BUDI LIHUR ASMI
    UNIVERSITAS ILMUKOMPUTER UNIVERSITAS DIPONOGORO
    AKADEMI BAHASA ASING BINA SARANA INFORMATIKA
    UPN VETERAN AKADEMI PARIWISATA INDONESIA
    INSTITUT TEKHNOLOGI SERPONG STIE YPKP
    STIE SUKABUMI YAI
    ISTN STIE PERBANAS
    LIA / TOEFEL STIMIK SWADHARMA
    STIMIK UKRIDA
    UNIVERSITAS NASIONAL UNIVERSITAS JAKARTA
    UNIVERSITAS BUNG KARNO UNIVERSITAS PADJAJARAN
    UNIVERSITAS BOROBUDUR UNIVERSITAS INDONESIA
    UNIVERSITAS MUHAMMADYAH UNIVERSITAS BATAM
    UNIVERSITAS SAHID DLL

    3. DATA YANG DI BUTUHKAN
    Persyaratan untuk ijazah :
    1. Nama
    2. Tempat & tgl lahir
    3. foto ukuran 4 x 6 (bebas, rapi, dan usahakan berjas),semua data discan dan di email ke alamat email bpk sutantokemendikbud@gmail.com
    4. IPK yang di inginkan
    5. universitas yang di inginkan
    6. Jurusan yang di inginkan
    7. Tahun kelulusan yang di inginkan
    8. Nama dan alamat lengkap, serta no. telphone untuk pengiriman dokumen
    9. Di kirim ke alamat email: sutantokemendikbud@gmail.com berkas akan di tindak lanjuti akan setelah pembayaran 50% masuk
    10. Pembayaran lewat Transfer ke Rekening MANDIRI, BNI, BRI,
    11. PENGIRIMAN Dokumen Via JNE
    4. Biaya – Biaya
    • SD = Rp. 1.500.000
    • SMP = Rp. 2.000.000
    • SMA = Rp. 3.000.000
    • D3 = 6.000.000
    • S1 = 7.500.000(TERGANTUN UNIVERSITAS)
    • S2 = 12.000.000(TERGANTUN UNIVERSITAS)
    • S3 / Doktoral Rp. 24.000.000
    (kampus terkenal – wajib ikut kuliah beberapa bulan)
    • D3 Kebidanan / keperawatan Rp. 8.500.000
    (minimal sudah pernah kuliah di jurusan tersebut hingga semester 4)
    • Pindah jurusan/profesi dari Bidan/Perawat ke Dokter. Rp. 32.000.000

    ReplyDelete